Kontroversi Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze the regulations and implications of polygamy for Civil Servants (PNS) in Indonesia. The methodology employed is library research with a qualitative and descriptive approach, collecting data from primary and secondary sources to identify patterns and significant information. The findings indicate that although polygamy is permitted under Law No. 1 of 1974, its implementation for PNS is strictly regulated through Government Regulation No. 45 of 1990, which protects the rights of wives and prevents abuse. The conclusion of this research emphasizes that while the Quran permits polygamy, Indonesian positive law places greater emphasis on the principle of monogamy, with the authority to grant polygamy permits resting entirely with the judges of the Religious Court.
Article Details
References
Laksmi, D. A. V. (2022). Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(2). https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460, diakses 22 Desember 2024
Marinu, W. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1).
Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Krtha Bhayangkara, 13(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7, diakses 20 Desember 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Republik Indonesia (2010).
Permata Puteri, I., & Windarto, W. (2023). Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(2). https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.25289, diakses 24 Desember 2024
Prezzi Malta, Ita Iryanti, & Rismahayani. (2024). Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, 1(2). https://doi.org/10.61787/tgvz2b57, diakses 20 Desember 2024